Nasional

RI Diguncang 12 Demo Besar Sepanjang 2025, Ini Deretan Tuntutan Rakyat

Published

on

WARTAKABAR.COM – Jakarta, Sepanjang tahun 2025, Indonesia diguncang gelombang aksi massa yang tak kunjung reda. Sejak Januari hingga September, tercatat sedikitnya 12 demonstrasi besar berlangsung di berbagai daerah. Isu yang diangkat pun beragam, mulai dari ketimpangan ekonomi, kritik terhadap DPR, penolakan RUU TNI, hingga desakan reformasi menyeluruh yang dikenal sebagai gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat.”

Aksi “Indonesia Gelap” menjadi salah satu sorotan di awal tahun, dengan tuntutan terkait kesenjangan ekonomi, akses pendidikan, dan buruknya layanan publik. Tidak lama kemudian, ribuan massa turun ke jalan menolak RUU TNI yang dinilai membuka peluang kembalinya dwifungsi militer serta mengancam prinsip supremasi sipil. Gelombang aksi terbesar kemudian muncul lewat gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang menyuarakan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 agenda reformasi jangka panjang.

Dalam 17 tuntutan jangka pendek, masyarakat mendesak penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembebasan para demonstran, investigasi atas kematian aktivis Affan Kurniawan, moratorium kenaikan tunjangan DPR, serta perlindungan pekerja dari ancaman PHK massal. Sementara itu, 8 tuntutan jangka panjang meliputi audit menyeluruh terhadap DPR, reformasi sistem perpajakan, penguatan Komnas HAM, hingga pembentukan lembaga pengawas independen.

Gerakan ini tidak hanya digalang oleh mahasiswa dan aktivis, tetapi juga melibatkan komunitas sipil hingga influencer media sosial, dan telah mendapat dukungan lebih dari 200 organisasi di seluruh Indonesia. Banyak pengamat menilai, maraknya aksi sepanjang tahun ini menjadi sinyal krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Kritik keras tak hanya diarahkan pada DPR, tetapi juga terhadap aparat yang dinilai represif dalam menghadapi aspirasi rakyat.

Dengan 12 demonstrasi besar yang mewarnai perjalanan 2025, suara rakyat semakin jelas terdengar. Tuntutan mereka tidak lagi sebatas wacana, melainkan desakan nyata agar pemerintah memperbaiki tata kelola, menjalankan reformasi, dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version