WARTAKABAR.COM – Jakarta, Sorotan publik terhadap besarnya tunjangan DPR RI semakin menguat. Kenaikan tunjangan yang dianggap tidak wajar memicu protes di berbagai daerah.
Presiden Prabowo merespons cepat dengan memangkas sejumlah fasilitas anggota DPR serta menunda agenda luar negeri. Langkah ini dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintah mendengar keresahan rakyat.
Meski demikian, kritik publik belum mereda. Banyak pihak menilai transparansi anggaran DPR masih minim, sementara kepercayaan terhadap wakil rakyat terus menurun.
Analis politik menyebut isu tunjangan ini bisa menjadi batu sandungan besar. “Bila DPR gagal menjelaskan kepada publik, legitimasi politik mereka bisa runtuh,” ujar seorang pengamat di Jakarta.
Situasi ini menunjukkan perlunya komunikasi politik yang lebih terbuka agar jarak antara rakyat dan wakilnya tidak semakin melebar.
