Jakarta, WARTAKABAR.COM – Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menjadi korban penyiraman cairan keras di kawasan Salemba–Talang, Jakarta Pusat, Kamis malam, 12 Maret 2026. Serangan yang terjadi sekitar pukul 23.45 WIB ini mengguncang publik dan memicu kekhawatiran akan keamanan aktivis serta ruang demokrasi di Indonesia.
Menurut pemaparan polisi, Andrie sedang dalam perjalanan pulang setelah selesai merekam siaran podcast di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Saat melintas di Jalan Salemba I–Talang menggunakan sepeda motor, dua orang tak dikenal yang mengendarai motor dari arah berlawanan tiba‑tiba menyiramkan cairan ke arah korban. Aksi ini terpantau dari rekaman CCTV yang kemudian menjadi dasar penyelidikan aparat.
Dari analisis Polda Metro Jaya, pelaku diduga telah mengikuti pergerakan korban bahkan sejak Andrie meninggalkan kantor YLBHI sekitar pukul 23.22 WIB. CCTV juga menunjukkan bahwa pelaku sempat berhenti di SPBU Bright Cikini ketika korban mengisi bahan bakar, sehingga kuat dugaan insiden ini direncanakan. Sampai berita ini diturunkan, polisi masih memburu para terduga pelaku dan menggali kemungkinan adanya aktor intelektual di balik serangan.
Akibat penyiraman, Andrie mengalami luka bakar sekitar 24 persen pada wajah, dada, dan tangan. Dokter menyebut ia sempat menjalani prosedur pengangkatan jaringan kulit mati dan penanaman kulit, serta perlu pengawasan intensif terkait risiko gangguan penglihatan dan komplikasi lain.
Kondisi Andrie kini dirawat di rumah sakit rujukan, dengan keluarga dan rekan aktivis terus memantau perkembangan pemulihannya.Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai serangan ini sebagai bentuk upaya membungkam suara kritis, terutama dari elemen yang mengawasi isu pelanggaran HAM dan kekuasaan aparatur negara. “Ini bukan hanya serangan fisik, tapi serangan terhadap ruang demokrasi dan kebebasan menyuarakan kritik,” ujarnya dalam pernyataan resmi.Kepolisian memproses kasus ini sebagai dugaan penganiayaan berat berdasarkan KUHP baru. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dibantu Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri telah mengamankan sejumlah CCTV, helm, dan barang bukti lain yang terkait dengan pelaku. Polisi juga menegaskan bahwa rekaman yang digunakan untuk penelusuran tidak direkayasa dengan teknologi AI dan murni berasal dari kamera pengawas.Reaksi politik pun bermunculan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikabarkan memberikan atensi khusus kepada penanganan kasus ini. Sementara Presiden Prabowo Subianto meminta penegak hukum mengusut insiden tersebut secara cepat, transparan, dan tuntas. “Tidak ada toleransi terhadap kekerasan terhadap aktivis dan pembela HAM,” tegas pernyataan istana.Menteri HAM Natalius Pigai dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, serta Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut mengecam kejadian ini sebagai serangan terhadap demokrasi dan hak masyarakat sipil. Keduanya menekankan pentingnya negara untuk melindungi ruang publik dan memastikan aktivis bisa bekerja tanpa ancaman kekerasan.
Di dunia sipil, Koalisi masyarakat sipil, Amnesty International Indonesia, dan para aktivis seperti Novel Baswedan menyerukan agar pengusutan tidak berhenti di level pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap siapa di balik rencana kekerasan. Mereka menilai pola serangan yang terencana dan terorganisir menunjukkan adanya perencanaan yang berkaitan dengan latar belakang kritik Andrie terhadap isu militer dan judicial review.
Di media sosial, tagar dukungan untuk Andrie Yunus ramai beredar, sementara sejumlah pihak mengingatkan agar identitas pelaku yang beredar tidak disimpulkan sepihak. Polisi menegaskan bahwa beberapa gambar tampang pelaku yang viral diperkirakan merupakan hasil rekayasa AI yang dapat mengganggu jalannya penyelidikan.
Hingga saat ini, kasus masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Pihak kepolisian menegaskan komitmen untuk terus mengungkap pelaku dan motif di balik penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tersebut. Bagi publik, insiden ini menjadi alarm serius tentang perlindungan aktivis, kebebasan berekspresi, dan integritas ruang demokrasi di Indonesia.
